Saat ini, ramai dibicarakan besarnya utang pemerintah yang jatuh tempo
tahun ini. Kewajiban yang muncul akibat penerbitan surat utang maupun
pinjaman langsung dari negara lain itu, sungguh fantastis. Totalnya
sebesar Rp 139 triliun. Sedangkan pembayaran bunga dari utang yang masih
berjalan sekitar Rp 122 triliun. Ada apa dengan utang?
Penerbitan
surat utang atau meminjam dana dari luar negeri, baik melalui bilateral
maupun multilateral, atau menerbitkan surat pengakuan utang, dilakukan
untuk menutupi anggaran yang defisit: lebih besar pengeluaran ketimbang
penerimaan. Jadi, utang selalu dianggap sebagai dewa penolong.
Seperti
yang akan dilakukan pemerintah pada tahun ini. Untuk keperluan
tersebut, pemerintah akan menerbitkan surat utang lagi dalam mata uang
yen, yang disebut sebagai "Samurai Bond". Tujuannya, selain menambal
anggaran yang masih minus, juga untuk membayar utang jatuh tempo yang
sebagian besar dalam yen.
Ibaratnya, gali lubang tutup lubang,
dan gali lubang lagi. Secara ekonomi, utang yang jatuh tempo – baik
terjadi pada pemerintah maupun pada individu – tentu membuat kebutuhan
terhadap likuiditas untuk pembayaran bertambah dari biasanya. Jika
utangnya dalam bentuk yen yang terbesar, maka kebutuhan mata uang Jepang
itu pun akan besar.
Dampaknya mudah ditebak. Pemerintah harus
berbelanja yen untuk memenuhi kewajibannya membayar utang. Akibat ada
tambahan kebutuhan terhadap yen (ditransaksikan dengan rupiah) sebagai
komoditas, nilai mata uang Negeri Matahari Terbit itu berpotensi naik
atau menguat.
Kemudian, dengan model anggaran yang minus,
kemudian ditutupi dengan utang, bermakna kemampuan pemerintah membiayai
program pembangunan makin kecil. Apalagi, dalam struktur anggaran
belanja yang ada saat ini, sebanyak 60 persen digunakan untuk belanja
rutin, seperti fasilitas (dari kendaraan, operasional, hingga rumah) dan
gaji pegawai atau pejabat. Oh ya, ada banyak tambahan wakil menteri
juga – lazimnya ikut membawa staf. Nah, barulah sisanya buat
pembangunan.
Jadi, jatah rakyat makin kurus. Sejatinya,
pemerintah yang dikelilingi oleh orang-orang pintar, tentu paham dengan
situasi ini. Termasuk, cara lain yang mungkin dilakukan untuk
mengamankan anggaran, seperti menaikan pajak atau mengurangi subsidi.
Apesnya,
pilihan terakhir inilah yang saat ini gencar diteriakkan melalui
rencana kenaikan atau pembatasan bahan bakar minyak, serta kenaikan
tarif listrik. Pertanyaannya, kapan rencana belanja rutin yang memakan
anggaran di atas 50 persen itu diturunkan?
Belum pernah
terdengar programnya, sekalipun sayup-sayup. Atau, kapan pajak di
industri yang kerjaannya banyak menggerogoti bumi Indonesia seperti
pertambangan atau perkebunan dinaikkan juga pajaknya agar tidak hanya
menyisakan kerusakan lingkungan? Nyaris tak terdengar.
Justru
yang paling nyaring adalah dendang dari Lapangan Banteng, tempat
Departemen Keuangan bermarkas, yang tahun ini akan menerbitkan lagi
surat utang senilai Rp 250 triliun. Dananya, sebagian digunakan untuk
memenuhi target program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan
seperti biasa, menutupi minusnya anggaran.
Inilah langkah paling
mudah menutup bolongnya anggaran. Tanpa ada “pertentangan” politik
seperti pada kebijakan menaikkan pajak di sektor pertambangan misalnya,
yang dimiliki oleh orang-orang terkaya di Indonesia.
Disadarai
atau tidak, utang secara ideologis adalah memberi ruang berkembangnya
hegemoni pemilik modal kepada negara ini. Contohnya kasat mata. Pinjam
duit ke Cina untuk proyek listrik 10 ribu megawatt, kontraktornya juga
harus berasal dari Cina. Satu paket. Tentu ini berlaku dengan
pinjaman-pinjaman proyek lainnya.
Mau pinjam uang dari pasar
keuangan melalui penerbitan surat utang, maka kiblatnya harus dipindah
ke lembaga pemeringkat dan pengelola modal swasta. Sekali lembaga
pemeringkat menggoyang tingkat risiko investasi Indonesia, para calon
pembeli surat utang minta imbal hasil yang lebih besar. Semuanya serba
bermasalah.
Karena itu sebenarnya, pilihan cukup bijak adalah:
efisiensi belanja rutin (gaji dan fasilitas), atau naikkan penerimaan
pajak dari industri pertambangan dan perkebunan – ingat, lahan yang
dipakai dan dikeruk adalah milik rakyat Indonesia. Sungguh tragis, jika
pemiliknya hanya kebagian dampak negatif.
Janganlah kebiasaan tak
elok justru dijadikan hobi: gertak rakyat dengan pengurangan subsidi,
atau menerbitkan surat utang. Apalagi, saat ini rakyat masih dipaksa
menikmati jalan yang rusak, buruknya fasilitas publik, dan subsidi
dicabut pula ketika pendapatan rakyat belum siap menambalnya.
