Tragedi SIAMI potret buram masyarakat klepto di Indonesia

Kasus contekan massal saat ujian nasional (UN) di SDN Gadel II/577 Tandes, Surabaya, menarik perhatian MPR. Siami, si "whistleblower" yang merupakan ibu siswa AL pun diundang untuk bertemu dengan pimpinan MPR.

MPR ingin mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh orang tua AL. Menurut Lukman, tindakan Siami seharusnya diapresiasi, bukan malah dikucilkan.

Untuk mengapresiasi Siami, di harapkan ujian di sekolah AL tersebut dapat diulang. Hal itu sebagai peringatan bagi semua pihak bahwa tindakan memberi contekan adalah salah.

Kasus ini bermula dari laporan AL kepada ibunya, Siami. AL mengaku diminta untuk memberi contekan kepada teman-temannya saat mengikuti ujian. Siami lalu mengadu ke Komite Sekolah, namun tidak ditanggapi.

Siami lantas membawa kasus ini ke media massa. Setelah diberitakan, kasus ini sampai ke telinga Walikota Surabaya. Kasus ini pun diproses. Berbagai tanggapan muncul setelah kasus ini mencuat. Termasuk dari wali murid lain yang menuding Siami tidak punya hati.

Karena dianggap melakukan pembiaran terjadinya contekan massal, Kasek SDN Gadel II, Sukatman dianggap bersalah. Sukatman dikategorikan melakukan pelanggaran berat yang paling ringan dengan sanksi penurunan pangkat dari IVa menjadi IIId.

Sukatman juga dicopot dari jabatan kepala sekolah. Sukatman juga tidak diperkenankan menjadi guru selama tiga tahun. Kini Sukatman ditempatkan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai staf.

Sementara dua guru yakni Fatchur Rohman yang juga wali kelas VIA dan Prayitno guru kelas VIB dianggap melakukan pelanggaran disiplin sedang terberat. Sanksi yang diterima yakni, penurunan pangkat satu tingkat di bawahnya dan jabatan fungsional sebagai guru juga ikut lepas. Sanksi tersebut berlaku selama satu tahun.

Sanksi yang diterima ketiga pendidik ini membuat sejumlah wali murid lainnya marah. Mereka menuding Siami dan keluarganya tidak punya hati. Mereka bahkan mengusir keluarga Siami.

Mereka juga meminta Siami meminta maaf ke sekolah. Meski tuntutan itu sudah dilakukan, warga juga masih mengusir Siami. Peristiwa ini membuat AL ketakutan

Staff Presiden SBY mandul

Untuk sekadar menanggapi fitnah yang tidak jelas dari siapa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya tidak perlu angkat bicara. Sebenarnya cukup staf-stafnya yang ada di lingkaran Istana, terutama juru bicara (jubir) yang koar-koar soal itu.

Ibarat permainan catur, Presiden SBY sebagai raja tidak perlu maju di depan duluan. Biarlah pion-pion yang bergerak. Sebab, isu tersebut bukan kelasnya Presiden. Cukup jubir yang menangkis tudingan miring yang ada. Bisa diwakilkan, yang secara institusi Pak SBY tidak perlu turun langsung.

Dengan adanya pernyatan langsung Presiden, hal itu menunjukkan Presiden tidak memercayai orang-orang dekatnya. Jubir dan 12 staf Presiden lainnya dinilai sangat lemah seperti tidak mampu mengelola informasi seputar Presiden.

Seperti diketahui, saat ini jabatan Juru Bicara Presiden diemban oleh Julian Aldrin Pasha. Selain memiliki juru bicara, Presiden juga dibantu oleh 12 orang staf khusus.

Presiden SBY menggelar jumpa pers, khusus untuk menanggapi fitnah yang beredar terkait dirinya. Presiden angkat bicara karena tudingan miring yang ada sudah keterlaluan.

Dalam jumpa pers yang digelar, Presiden SBY seperti terlihat sendiri. Dimana anak buahnya yang ada di lingkaran Istana, sampai-sampai Presiden angkat bicara.

Kasus Miss Indonesia 2011 : Astrid Bukan Asli Jatim?

Astrid Ellena secara resmi telah dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2011 pada perhaletan ajang pemilihan Miss Indonesia 2011 yang dilaksanakan, Jumat (03/06/2011) malam. Dengan menyisihkan 31 orang finalis dari berbagai daerah di Indonesia, Astrid Ellena berhasil menjadi jawara Miss Indonesia 2011, sekaligus akan mewakili Indonesia dalam ajang Miss World 2011 yang akan dilangsungkan di London, Inggris pada 6 November 2011 mendatang.

Polemik Miss Indonesia, Astrid Ellena sebagai warga asli Jatim belum menemui titik terang. Pasalnya, hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebagai pihak yang dicatut namanya malah terkesan bungkam.


Terpisah, Ellysa Myriana, Ning Favorit 2003 dan Finalis Raka-Raki Jatim di tahun yang sama juga mengatakan bahwa dirinya sebagai salah satu puteri Jatim sangat kecewa jika permasalahan ini benar adanya.“Apalagi kontes semacam ini dikelola oleh pihak swasta bukan pemerintah, jadi mereka memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapapun yang menjadi wakil sebuah daerah. Tapi tetap lah asal-usul harus clear” ujaranya, Rabu (8/6).

Sayangnya meski masyarakat Jatim berharap pemerintah agar segera menjelaskan masalah ini, beberapa pihak di Pemprov Jatim terkesan ogah memberikan komentar. Kepala Dinas Pariwisata Jatim, Jarianto saat di telepon mengaku tak mau komentar dan malah melimpahkan ke bawahannya. “Maaf saya tidak bisa komentar,” ujarnya, Selasa (7/6).

Sementara Gubernur Jatim, Soekarwo yang dikabarkan berada di Jakarta dan Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf yang berada di Amerika tidak mengangkat telepon maupun membalas SMS.

Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim melalui Anggota Komisi E, Saleh Ismail Mukadar menilai panitia perlu mempertanggungjawabkan keterwakilan Jatim di ajang Miss Indonesia. Saleh melihat panitia seharusnya tidak bisa langsung mencomot nama Jatim yang diwakili oleh daerah lain.

“Bagaimana nantinya kalau dia tidak bisa menjelaskan Jatim? Bagaimana kalau dia tidak mengetahui Jatim dan terlihat bodoh? Apa nanti dikira nama Jatim buruk karena itu,” kata Saleh, ketika dihubungi, Rabu (8/6) siang.

Ia menyambut baik kemenangan wakil Jatim di ajang Miss Indonesia. Terlebih lagi ikut mendongkrak nama Jatim dan mempromosikannya. Namun, Ia merasa keberatan jika wakil dari Jatim harus diambilkan dari daerah lain. Saleh merasa pihak panitia tidak seharusnya melakukan itu karena dianggap menyepelehkan potensi masyarakat Jatim.

“Itu kan untuk promosi daerah, kalau citra yang ditampilkan bagus nama daerah akan terangkat. Namun kalau jelek dan bukan wakil dari Jatim itu bagaimana pertanggungjawabnnya?”cetusnya.

Sebelum melayangkan surat keberatan, DPRD Jatim akan melakukan kajian terhadap keterwakilan Jatim di ajang Miis Indonesia. “Kita akan kirim nota keberatan jika dia mencemarkan nama Jatim. Kenapa, karena nama Jatim tidak hanya diwakili oleh satu orang saja. Terlebih lagi, dia bukan warga asli Jatim,” ujarnya.

Sementara Novi Ekayati, Psikolog dari Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Surabaya tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan salah satu pihak mengatakan sudah menjadi rahasia umum bahwa kontes-kontes pemilihan seperti ini penilaiannya seringkali dilakukan kurang obyektif. “Saya melihat terkadang mereka hanya memikirkan masalah komersiilnya saja, apakah calon yang nantinya terpilih itu bisa menjual atau tidak,” ujarnya.

Bahkan tak jarang, mereka hanya melihat dari kecantikannya saja. “Saya tidak usah sebut nama ya? Semua masyarakat pasti sudah paham lah siapa yang saya maksud,” katanya.

Sementara Indayati Oetomo, Direktur John Robert Power memilih untuk tidak mengomentari permasalahan ini karena dirinya tidak mengikutidan tidak mengetahui secara jelas seperti apa AD/ART kontes Miss Indonesia. “Saya tidak mau berkomentar karena apapun hasilnya itu kan kebijakan mereka, karena kontes semacam bernaung di sebuah yayasan bukan langsung pemerintah,” ujarnya.

Namun, ia menyarankan kontes-kontes pemilihan semacam ini jangan lupa juga untuk mengajarkan generasi muda tentang sportifitas agar misi membawa Indonesia menjadi semakin bangsa yang bermartabat bisa terwujud. “Jangan mengajarkan generasi muda menghalalkan segala cara dalam berprestasi, tapi ajarkan mereka bahwa untuk meraih sesuatu hal mereka harus berusaha keras dan semaksimal mungkin,” tuturnya.

Ortu Asli Surabaya

Sementara, keluarga Ellena menegaskan, meski Ellen ber-KTP (Kartu Tanda Penduduk) Jakarta, tapi ayah dan ibunya asli orang Jatim dan hingga kini mengaku masih ber-KTP dan ber-KK (Kartu Keluarga) Surabaya. Sayangnya,

.“Saya ini asli orang Surabaya, Ibunya Ellen juga asli Surabaya. Kami berdua bahkan juga masih ber- KTP Surabaya. Keluarga kami semua juga ada di Surabaya, saya juga masih punya beberapa properti di Surabaya. Hanya saja saya sekarang tinggal di Jakarta dengan Ellen,” ujarnya Fredrich, Ayahanda dari Astrid Ellena Rabu (8/6).Artinya, meskipun anaknya secara domisili hukum tidak berasal dari Jatim namun tidak serta merta dapat dikatakan kalau anaknya bukan asli Jatim

Ia juga menambahkan, seharusnya soal ini tidak menjadi permasalahan karena secara garis keturunan kan Ellen memang dari Surabaya. “Seperti contoh saja mbak, misalnya saya yang asli orang Surabaya tapi kemudian pindah ke Jakarta. Tapi ketika saya tanya, ya pasti saya jawab saya asli Surabaya kan? Bukan Jakarta,” tuturnya.

Dia juga menyayangkan pendapat dari beberapa pihak dan mengatakan akan memperkarakan ke jalur hukum bila mencemarkan nama baik dan dirasa masuk kategori perbuatan tidak menyenangkan. Bahwa apa yang dilakukan anaknya itu melanggar etika moral. “Kontes pemilihan Miss Indonesia ini kan bernaung di sebuah yayasan, dan penentuan mewakili daerah siapa peserta nantinya itu juga kan hak panitia yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Lagipula, mau diapakan juga anak saya itu darahnya tetap Jatim meskipun ia tak punya KTP dan tidak lagi berdomisili di sekitar wilayah Jatim,” tegasnya.

Apalagi, setelah di selidiki ternyata polling SMS terbanyak yang membuat Ellen menjadi favorit itu bukan dari masyarakat Jatim melainkan dari masyarakat DKI Jakarta. “ Ini kan berarti dukungan Ellen tidak dari Jatim. Padahal kalau terpilih, Ellen jadi mengharumkan nama Jatim juga kan?” ungkapnya.

Mengenai konfirmasi ke Gubernur, dia meralat ucapannya karena temannya anggota DPRD Gresik, Hariadi ternyata belum berhasil menyambungkan dengan Soekarwo.

Nunun Daradjatun "WANTED ' di Situs Interpol Internasional

Dulu hadir di pesta-pesta sosialita Ibukota, kini menjadi buruan polisi sedunia. Itulah nasib Nunun Nurbaetie, istri mantan Wakapolri Komjen Purn Adang Daradjatun. Foto Nunun beserta datanya, hari ini telah mejeng di situs Interpol yang berpusat di Lyon, Perancis.

Situs Interpol pusat di interpol.int memajang foto Nunun dengan tulisan di atasnya WANTED, Selasa (14/6/2011). Di bagian awal, dijelaskan identitas Nunun, antara lain lahir di Sukabumi dan berusia 60 tahun. Yang menarik, nama belakang Nunun yang dicantumkan adalah nama suaminya, Daradjatun, bukan namanya sendiri, Nurbaetie.

Pada bagian kedua, dijelaskan ciri-ciri Nunun, antara lain bertinggi sekitar 155 cm, berat badan 55 kg, dan berambut hitam.

Sedangkan tuduhan pelanggaran hukum adalah Fraud. Lembaga yang mengeluarkan permohonan penangkapan adalah KPK.

Jika situs Interpol yang berpusat di Lyon, Perancis, baru mengunggah Nunun hari ini, Interpol di Indonesia (NCB), telah menguploadnya Senin malam di situs Interpol.go.id. Di situ dituliskan identitas Nunun sebagai Nunun Nurbaetie Daradjatun dan identitasnya dengan tuduhan pelanggaran korupsi.

Nunun adalah tersangka penyuapan cek pelawat kepada para anggota DPR pada 2004 untuk pemenangan Miranda S Goeltom sebagai Dewan Gubernur Senior (DGS) BI. Sejumlah anggota DPR periode itu telah diganjar hukuman dan ada yang masih diadili. Bahkan beberapa di antaranya telah menyelesaikan masa hukumannya. Rata-rata mereka dihukum cukup ringan, sekitar 2 tahun.

Facebook Ditinggal Jutaan Anggota

Jumlah pemakai Facebook mendekati 700 juta yang menunjukkan pertumbuhannya secara global masih bagus. Namun di beberapa negara, situs jejaring terpopuler ini terpantau menunjukkan penurunan anggota.

Data dari Inside Facebook menunjukkan jumlah pengguna total Facebook mencapai 687 juta pada awal Juni 2011. Inside Facebook sendiri bukan bagian Facebook, namun secara independen mengamati perkembangan Facebook.

Di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Kanada, pemakai Facebook memperlihatkan tren penurunan. Di AS, menurut Inside Facebook, Facebook kehilangan sekitar 6 juta pengguna di bulan Mei.

Dari yang mulanya 155,2 juta pengguna, Facebok kini memiliki 149,8 juta user di AS. Tren serupa terjadi di Kanada di mana pemakai Facebook menurun sebanyak 1,52 juta.Di Inggris, Norwegia dan Rusia, penurunan berkisar di angka 100 ribu.

Namun penurunan jutaan anggota itu ditebus dengan pesatnya pertumbuhan di negara lain. Pertumbuhan anggota Facebook banyak disumbangkan oleh negara yang dinilai telat dalam mengadopsi situs tersebut. Negara dimaksud termasuk Meksiko, Brazil, India dan Indonesia.

Survei Penegakan Hukum: Indonesia Ranking Bawah untuk Korupsi dan Keadilan

Sebuah survei terhadap penegakan supremasi hukum di 65 negara di dunia yang diselenggarakan oleh organisasi non-profit World Justice Project menyebut bahwa praktek korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas. Jika diranking, Indonesia berada di posisi bawah baik secara regional maupun global.

Demikian hasil survei yang diberi nama 'World Justice Project 2011 Rule of Law' seperti dilansir United Press International, Selasa (14/6/2011). Proyek survei tahunan yang dibiayai oleh Neukom Family Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan LexisNexis ini merilis hasil surveinya pada 13 Juni 2011 di Washington DC, Amerika Serikat.

"Korupsi sudah sangat menyebar luas di Indonesia, berada di posisi kedua dari terakhir untuk wilayah regional dan di posisi 47 secara global (dari total 65 negara)," jelas hasil survei tersebut.

Dalam survei tersebut, diketahui bahwa penduduk di wilayah Amerika Serikat dan Eropa Barat cenderung mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sementara di wilayah Amerika Latin tercatat memiliki tingkat kriminalitas paling tinggi.

"Bantuan hukum bisa jadi terlalu mahal atau tidak tersedia sama sekali, dan kesenjangan antara si kaya dan miskin terhadap pelaksanaan proses hukum dan kepuasan hukum sipil menjadi signifikan," ujar laporan survei tersebut.

"Selain itu, muncul persepsi bahwa etnis minoritas dan warga asing seringkali mendapat perlakukan berbeda dari polisi dan pengadilan," tambahnya.

Menurut survei, diketahui bahwa penduduk Argentina memiliki akses hukum yang lebih baik daripada penduduk AS. Dalam laporan ini, Swedia dan Norwegia menempati posisi teratas dari semua kategori yang ada. Sedangkan Belanda dan Jerman menyusul di belakang AS dan Kanada.

Survei ini terbagi ke dalam 9 kategori penegakan hukum, antara lain kekuasaan pemerintah yang terbatas, ketiadaan korupsi, hukum yang jelas, stabil dan transparan, ketertiban dan keamanan, hak-hak dasar, keterbukaan pemerintah, penegakan perundang-undangan, akses terhadap keadilan sipil, peradilan yang efektif, dan keadilan informal.

Indonesia sendiri masuk dalam kawasan Asia Timur dan Pasifik bersama dengan Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan lainnya. Dalam survei tersebut, wilayah Asia Timur dan Pasifik memiliki gambaran penegakan hukum yang beragam.

Negara-negara maju seperti Jepang, Australia, Singapura dan Korea Selatan memiliki angka tinggi hampir di semua dimensi. Berbeda halnya dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina dan Thailand yang cenderung memiliki angka rendah di semua dimensi penegakan hukum.

"Indonesia memiliki peringkat tinggi pada kategori kejelasan hukum, namun menduduki peringkat rendah pada ketiadaan korupsi dan akses pada keadilan sipil," jelas laporan survei tersebut.

Sedangkan Jepang tercatat menduduki peringkat tertinggi untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik

Penyebutan Bandara Soeta Dinilai Melecehkan

Aliansi Soehartois Patriot Pelopor Pembangunan Republik Indonesia (ASPPPRI) menilai, penyebutan Bandara Soeta untuk Bandara Internasional Soekarno Hatta merupakan pelecehan atas simbol kebangsaan, yakni Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno-Hatta.

Pada awal pemerintahannya Presiden Soeharto dulu memberikan nama `Bandara Soekarno-Hatta` tanpa disingkat seperti itu untuk nama Bandara Internasional Cengkareng yang menjadi gerbang utama internasional Indonesia dan menjadi kebanggaan nasional hingga sekarang.

Pemberian nama itu, merupakan penghargaan yang mulia untuk kedua sosok Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta.

Peneliti senior ISN, Ade Reza Hariyadi mempertanyakan maksud pencatutan nama "Soeta" itu, apakah hanya karena alasan teknis untuk menyingkat nama Soekarno-Hatta, atau memang memiliki makna-makna terselubung memberangus simbol-simbol kebangsaan.

Hal ini bisa saja satu paket dengan upaya penghilangan Pendidikan Pancasila dari kurikulum pendidikan nasional, tidak ada upacara bendera dan hormat bendera di sekolah-sekolah, dan masih banyak lagi.

Di harapkan pemerintah melalui institusi yang kompeten, agar bisa memberi pencerahan kepada publik, dan mengingatkan cara-cara `pencatutan` nama-nama atau simbol-simbol kebangsaan, bertentangan dengan hatinurani kaum pejuang bangsa. Atau, kalau memang Pemerintah berniat tidak mau lagi menggunakan istilah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, silakan saja cari nama lain yang sesuai selera rezim ini.